Kediri,- Mukatamar ke 9
Partai Persatuan Pembangunan telah usai, muktamar yang dilaksanakan dengan system fisik dan
virtual di 10 zonasi yang berpusat di Makasar ini secara aklamasi menetapkan
Plt.H. Dr(hc) Suharso Monoarfa sebagai Ketum PPP periode 2021-2026
Ketua Umum terpilih Suharso Monoarfa menyampaikan pidato
kemenangannya dalam penutupan Muktamar IX PPP.
Ke depan, ia berjanji akan memimpin PPP dengan menekankan kerja
elektoral.
"Kerja yang paling penting adalah kerja
elektoral. Kerja elektoral itu kerja yang sifatnya terencana, well plan,
detail langkah-langkahnya seperti apa," kata Suharso Monoarfa dalam pidato
kemenangannya yang disiarkan virtual melalui YouTube Petiga TV, Minggu
(20/12/2020).
Suharso pun menjabarkan apa yang
dimaksudnya sebagai kerja elektoral. Nantinya, ia akan menunjuk kader PPP
sebagai penanggung jawab kerja elektoral di tingkat kepengurusan DPP. Dalam
mengemban tugasnya, mereka tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai
legislator.
"Dan mereka yang akan
direkrut duduk sebagai penanggung jawab kerja elektoral, tidak boleh menjadi
calon anggota legislatif, tidak boleh jadi caleg. Selama ini orang yang mau
masuk DPP supaya kemudian dapat paspor untuk menjadi calon anggota DPR RI. Jadi
untuk kelompok pekerja ini yang disebut kerja-kerja-kerja elektoral,"
sebutnya.
"Nanti pekerja
elektoral ini akan di-cross dengan long list yang
akan kita susun. Mulai tahun depan para local champion itu
akan diuji melalui pelatihan dan sebagainya sampai menguasai metodologi itu.
Kemudian sampai di 2023, jadi kita akan cross di sana. Jadi
para local champion itu penting sekali sudah bisa kita
hadirkan sejak awal. Mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota,"
lanjutnya.
Tak hanya itu, dalam
kepengurusan elektoral juga ada yang namanya influencer. Berbeda
dengan penanggung jawab kerja elektoral, para influencer masih
diperkenankan untuk mendaftar sebagai calon legislator.
"Yang kedua yang saya
sebut dengan influencer. Dia menjadi engine dari
DPP untuk bisa meng-create, bisa menjadi media darling atas
isu-isu nasional yang karena itu kemudian partai terangkat. Kalau kategori ini
boleh saja menjadi anggota legislatif, tapi tidak semudah itu,"ucapnya.
Terakhir, Suharso meminta
pengurus Sekretariat Jendral PPP agar tidak memiliki jabatan rangkap. Hal ini,
sebut Suharso, dirasa perlu demi memaksimalkan fungsi dari manajemen organisasi
suatu partai politik.
"Kelompok yang ketiga
adalah yang sifatnya men-support, yaitu organisasi dan manajemen.
Itu hal-hal yang biasa tetapi akan capek. Saya ingin ada jabatan yang kuat di
sekretariat jendral yang benar-benar tidak merangkap. Tidak merangkap. Itu saya
ingin sampaikan sekarang, setuju nggak?" jelasnya.
Melalui kerja elektoral,
Suharso meyakini PPP dapat mengulang masa kejayaannya pada Pemilihan Umum 1999.
"Saya percaya dengan
kerja elektoral ini. Karena saya pernah laksanakan itu. 1999 untuk pertama kali
PPP mendapatkan kursi dari Sulawesi Utara. Kerjanya ya kerja elektoral,
kerjanya kita tidak perlu sampai jauh seperti apa. Bayangkan di zaman reformasi,
di zaman begitu banyak partai dan partai-partai besar masih di dan kita masih
bisa mendapatkan satu kursi di Sulawesi Utara yang seumur-umur pada masa Orde
Baru tidak pernah kita peroleh. Kerjanya ya kerja elektoral, marking
man to man, marking dari rumah ke rumah. Tentu saya pernah
lakukan," ungkapnya.
"Nggak bisa kita
kumpul orang ramai-ramai berpidato kita (tunjuk) hidung orang yang datang 30
ribu, 40 ribu, memangnya semua akan memilih kita? No way, nggak
ada itu. Sudah bukan seperti itu, apalagi masa digitalisasi tidak ada cara-cara
seperti itu lagi. Marking-nya itu seperti pemain bola man
to man marking. Anda tahu kan itu satu-satu dijagain. Demikian
juga bagaimana kita merawat suara kita," sambungya.
Diberitakan sebelumnya,
pada Sabtu (19/12/2020), PPP menggelar pemilihan ketua umum (ketum) dalam
Muktamar IX di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), secara fisik dan virtual.
Suharso Monoarfa kembali terpilih menjadi Ketum PPP.
Sidang paripurna pemilihan
Ketum PPP dipimpin oleh Waketum PPP Amir Uskara. Mekanisme pemilihan dilakukan
secara musyawarah mufakat.
Secara terpisah DPC PPP
Kab. Kediri melalui Ketua DPC Taufik Chavifudin menjelaskan, semoga pemilu 2024
nanti apa yang dijanjikan pak harso bisa direalisasikan, dan itu tidak bisa
dikerjakan sendiri, tetapi harus bekerja keras, secara bersama-sama.
Dimuat oleh
Nurus Shofa, SE
Sekretaris DPC PPP Kab.
Kediri
(isa/isa
detik.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar