Nurus shofa sek DPC PPP Beri saran ke Ketua Pergunu

MUKTAMAR KE 9 PPP (Ketum Baru Harapan Baru)

 

Kediri,- Mukatamar ke 9 Partai Persatuan Pembangunan telah usai, muktamar  yang dilaksanakan dengan system fisik dan virtual di 10 zonasi yang berpusat di Makasar ini secara aklamasi menetapkan Plt.H. Dr(hc) Suharso Monoarfa sebagai Ketum PPP periode 2021-2026

Ketua Umum terpilih Suharso Monoarfa menyampaikan pidato kemenangannya dalam penutupan Muktamar IX PPP. Ke depan, ia berjanji akan memimpin PPP dengan menekankan kerja elektoral.

"Kerja yang paling penting adalah kerja elektoral. Kerja elektoral itu kerja yang sifatnya terencana, well plan, detail langkah-langkahnya seperti apa," kata Suharso Monoarfa dalam pidato kemenangannya yang disiarkan virtual melalui YouTube Petiga TV, Minggu (20/12/2020).

Suharso pun menjabarkan apa yang dimaksudnya sebagai kerja elektoral. Nantinya, ia akan menunjuk kader PPP sebagai penanggung jawab kerja elektoral di tingkat kepengurusan DPP. Dalam mengemban tugasnya, mereka tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai legislator.

"Dan mereka yang akan direkrut duduk sebagai penanggung jawab kerja elektoral, tidak boleh menjadi calon anggota legislatif, tidak boleh jadi caleg. Selama ini orang yang mau masuk DPP supaya kemudian dapat paspor untuk menjadi calon anggota DPR RI. Jadi untuk kelompok pekerja ini yang disebut kerja-kerja-kerja elektoral," sebutnya.

"Nanti pekerja elektoral ini akan di-cross dengan long list yang akan kita susun. Mulai tahun depan para local champion itu akan diuji melalui pelatihan dan sebagainya sampai menguasai metodologi itu. Kemudian sampai di 2023, jadi kita akan cross di sana. Jadi para local champion itu penting sekali sudah bisa kita hadirkan sejak awal. Mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota," lanjutnya.

Tak hanya itu, dalam kepengurusan elektoral juga ada yang namanya influencer. Berbeda dengan penanggung jawab kerja elektoral, para influencer masih diperkenankan untuk mendaftar sebagai calon legislator.

"Yang kedua yang saya sebut dengan influencer. Dia menjadi engine dari DPP untuk bisa meng-create, bisa menjadi media darling atas isu-isu nasional yang karena itu kemudian partai terangkat. Kalau kategori ini boleh saja menjadi anggota legislatif, tapi tidak semudah itu,"ucapnya.

Terakhir, Suharso meminta pengurus Sekretariat Jendral PPP agar tidak memiliki jabatan rangkap. Hal ini, sebut Suharso, dirasa perlu demi memaksimalkan fungsi dari manajemen organisasi suatu partai politik.

"Kelompok yang ketiga adalah yang sifatnya men-support, yaitu organisasi dan manajemen. Itu hal-hal yang biasa tetapi akan capek. Saya ingin ada jabatan yang kuat di sekretariat jendral yang benar-benar tidak merangkap. Tidak merangkap. Itu saya ingin sampaikan sekarang, setuju nggak?" jelasnya.

Melalui kerja elektoral, Suharso meyakini PPP dapat mengulang masa kejayaannya pada Pemilihan Umum 1999.

"Saya percaya dengan kerja elektoral ini. Karena saya pernah laksanakan itu. 1999 untuk pertama kali PPP mendapatkan kursi dari Sulawesi Utara. Kerjanya ya kerja elektoral, kerjanya kita tidak perlu sampai jauh seperti apa. Bayangkan di zaman reformasi, di zaman begitu banyak partai dan partai-partai besar masih di dan kita masih bisa mendapatkan satu kursi di Sulawesi Utara yang seumur-umur pada masa Orde Baru tidak pernah kita peroleh. Kerjanya ya kerja elektoral, marking man to man, marking dari rumah ke rumah. Tentu saya pernah lakukan," ungkapnya.

"Nggak bisa kita kumpul orang ramai-ramai berpidato kita (tunjuk) hidung orang yang datang 30 ribu, 40 ribu, memangnya semua akan memilih kita? No way, nggak ada itu. Sudah bukan seperti itu, apalagi masa digitalisasi tidak ada cara-cara seperti itu lagi. Marking-nya itu seperti pemain bola man to man marking. Anda tahu kan itu satu-satu dijagain. Demikian juga bagaimana kita merawat suara kita," sambungya.

Diberitakan sebelumnya, pada Sabtu (19/12/2020), PPP menggelar pemilihan ketua umum (ketum) dalam Muktamar IX di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), secara fisik dan virtual. Suharso Monoarfa kembali terpilih menjadi Ketum PPP.

Sidang paripurna pemilihan Ketum PPP dipimpin oleh Waketum PPP Amir Uskara. Mekanisme pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Secara terpisah DPC PPP Kab. Kediri melalui Ketua DPC Taufik Chavifudin menjelaskan, semoga pemilu 2024 nanti apa yang dijanjikan pak harso bisa direalisasikan, dan itu tidak bisa dikerjakan sendiri, tetapi harus bekerja keras, secara bersama-sama.

Dimuat oleh

Nurus Shofa, SE

Sekretaris DPC PPP Kab. Kediri

 (isa/isa detik.com/

GPK Kabupaten Kediri gelar muscab ke 1, Ketua DPC PPP minta GPK sebagai ujung tombak perolehan suara PPP di Pemilu 2024

 

Kediri- Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) kabupaten Kediri, bangkit dari tidur panjangnya, hari ahad, 29 November 2020 bertempat di Ballroom Hotel Kediri 2 Kandangan Kediri, GPK Kab. Kediri akan melaksanakan hajatan besar berupa musyawarah Cabang ke 1, suatu bentuk permusyawaran tertinggi di tingkat cabang  untuk menentukan Ketua Pimpinan Cabang GPK Kabupaten kediri dan jajaran strukturnya.

Kebangkitan GPK ini diharapkan untuk memacu perolehan suara di pemilu 2024, hal ini senada yang disampaikan oleh ketua DPC PPP Kab. Kediri pak Taufik Chavifudin, SE, MM. " dengan dibangkitkannya kembali GPK harus bisa menjadi ujung tombak kemenangan PPP di Pemilu 2024, karena GPK adalah sayap partai, sehingga harus bisa bekerja sama, bahu membahu dengan strusktural DPC PPP sampai ketingkat PAC maupun Ranting". ujar beliau dalam berbagai kesempatan.

Dalam muscab ke 1 GPK ini akan hadir PC dan PAC GPK se Kab. Kediri sebagai peserta dan struktural DPC maupun PAC, sebagai tamu undangan untuk memeriahkan acara tersebut. dalam kesempatan yang sama Ulul Albab, SH, sebagai Ketua Pj GPK Kab. Kediri mengungkapkan tentang pemilihan tempat muscab di kandangan adalah sebagai bentuk pemerataan wilayah kegiatan partai, yang selama ini selalu terpusat di wilayah kota kediri, kali ini di coba di wilayah pinggiran kandangan, sekaligus untuk meyapa kader-kader partai yang ada di sana.  "wilayah kabupaten kediri ini luas, mulai dari gunung kelud sampai gunung wilis, kita akan coba di daerah kandangan agar kawan-kawan yang dari daerah kandangan juga merasakan atmosfir kegaiatan partai". ungkapnya.

Ulul Albab, juga menekankan dengan digelarnya muscab GPK ini diharapkan kader-kader partai mampu menjaga kesolidan paling nggak sampai pemilu 2024, dan siap bekerja sama dengan DPC PPP Kabupaten Kediri untuk berjuang dan bekerja keras mencari kader-kader terbaik untuk mengisi slot caleg pada pemilu 2024. "pemilu 2024 slot  caleg harus terpenuhi semua".ujarnya lagi.

Wacana parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen 7% mau tidak mau, PPP harus berbenah apalagi wacana ini menjadi sekala Nasional, artinya bila suatu partai tidak memnuhi ambang batas tersebut, maka habislah partai tersebut dari pusat hingga daerah. maka dengan dihidupkan kembali sayap-sayap partai diharapkan mampu menjadi ujung tombak perolehan suara, baik GPK, WPP, GMNI, AMK, maupun majelis-mejelis yang ada di tubuh partai. wacana 7% ambang batas bukan mustahil bisa di lalui oleh PPP, PPP pernah mencatatkan diri menjadi mencapai 15%, kemudian turun 9% kemudian yang terakhir 4%, jadi bukan mustahil di pemilu 2024 yang akan datang angka 7% bisa tercapai.Shof red

 

RESPON CEPAT DAN TANGGAP DARI SANG PEMIMPIN (Bagian 3 Terakhir)

Kediri- Tentu tidak menafikan peran besar pengurus harian yang lain , atas proses pencalegan ini, Ketua LP2 Drs. H. Khoerul Anam Zaelani, yang akrab disapa Pak Nani. Mas Arif Priambodo, Mas Asmunir, Mas Ulul Albab, dan seluruh PH DPC lainnya atas kontribusi besarnya dalam proses pencalegan ini, selain yang telah disebut.

Hari ini saya, Nurus Shofa, Sekretaris DPC PPP Kab. Kediri, Mengangkat topi setinggi-tingginya atas kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas kawan-kawan semua.  Mulai dari proses awal sampai hari terakhir proses pencalegan, saya ikut terus mengawal dan memantau semua perkembangan yang ada. Banyak kendala dan tantangan yang dihadapi.

Adalah Ketua DPC PPP Kab. Kediri Taufik Chavifudin, SE, MM tokoh sentral yang tidak hanya berbicara dalam tataran konsep dan adu argument, tapi langsung terjun ke lapangan, berlarian untuk mengambil peluang. Di jam 18.00 WIB tanggal 31 Juli 2018 atau hari terakhir perbaikan berkas bacaleg, ada kabar kurang mengenakan, berkas SKCK milik Bapak H. mohammad Tohri caleg dapil 1 hilang di polres pare. Tentu ini sangat mengagetkan, dalam proses verifikasi caleg, SKCK adalah persyaratan wajib bagi bacaleg disamping persyaratan-persyaratan yang lain.dan hilangnya berkas pak Tohri ini tentu sangat memusingkan dan bisa berakibat gagalnya pencalonan, beberapa kali saya komunikasi dengan sat intel polres pak Gema, minta bantuan bagaimana agar SKCKnya pak Tohri ini bisa di terbitkan. Tapi sekali lagi dari polres bergeming, SKCK tidak bisa di proses karena berkasnya tidak ada. Jrett…  langsung permasalahan ini saya limpahkan ke pak taufik, alhamdulilah berkat komunikasi dan lobi tingkat tinggi beliau, dengan melibatkan langsung Kasat Intel Polres Pare, SKCK pak Tohri dapat diterbitkan.

Ternyata permasalahan tidak berhenti di sini, Proses Pengunduran diri Caleg Ir. H. Setyo Budhi, MM dari Keanggotaan DPRD dari PBB juga mengalami kendala, Ketua DPRD H. Sulkani dan Pak Setwan tidak ada di tempat, padahal berkas harus ada tanda tangannya. Pak budhi yang pada pemilu 2019 ini berangkat lewat PPP Kab. Kediri harus merelakan kursi dewannya yang masih 1 tahun untuk di serahkan kepada orang lain demi nyaleg lewat PPP. Sekali lagi kepiwaian ketua DPC teruji, Surat yang ditandatangani Ketua DPRD berhasil di dapat tepat jam 19.00 WIB.

Semua berkas perbaikan harus di input lewat SILON aplikasi yang di ciptakan KPU Pusat. Tanpa lewat SILON semua pencalonan dianggap tidak ada. Jadi peran silon ini menjadi sangat vital karena sebagai pintu proses pencalegan selain berkas-berkas hardcopy yang di serahkan KPU. Jadi selama berkas belum lengkap maka tidak ada yang bisa diinput disilon dan keduanya harus sesuai.

Tepat jam 22.00 WIB ada 15 pengurus PPP mulai berangkat ke KPUD Kab. Kediri, yang sebelumnya dilakukan do’a bersama di Kantor DPC dengan harapan semua bisa berjalan dengan lancar dan senantiasa dinaungi keberkahan. Jam 22.20 WIB sampai di KPUD setelah menandatangi buku tamu dan sedikit komunikasi dengan komisioner KPUD, dari hasil komunikasi ini permasalan baru muncul lagi, berkas ibu Sunarti Caleg Dapil 6 dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS). Sesuai dengan PKPU 20 tahun 2018 maka apabila kuota 30% perempuan tidak terpenuhi maka bisa menggugurkan seluruh caleg di dapil tersebut. Jret….. bagai di palu godam, terjadi kesalahpahaman dalam menerima informasi. Waktu tinggal 1 jam 20 menit. Tepat pukul 00.00 WIB aplikasi SILON di tutup. Berkas milik sunarti kurang SKCK, dan surat dari pengadilan, sesuatu yang secara logika tidak mungkin bisa dipenuhi mengingat waktu hanya kurang dari 2 jam saja dan itu tengah malam.

Tetapi Takdir berkehendak lain, Allah SWT membuka jalan. Pak taufik bergerak cepat, langsung berkomunikasi dengan Sat Intel Polresta Kediri, karena memang caleg berdomisili di wilayah barat sungai. Kepada pak Paulin Sat Intel Polresta Kediri minta dibantu untuk menerbitkan SKCK atas nama Sunarti hanya berbekal foto KTP yang dikirim via WA, Alhamdulillah pak paulin bersedia membantu, seakan dikejar hantu, mobil yang berisi saya dan pak taufik meluncur ke Polresta untuk menemui Pak paulin, saya terus berkomunikasi dengan pak nani dan pak arif juga yang lain yang masih menunggu di sekretariat KPUD. Sampai di Polreta kami berlari menuju ruangan pak paulin untuk proses penerbitan SKCK. Dan masih berkomunikasi dengan pak agus yang dari pengadilan, sekali lagi minta bantuan agar Surat bebas Pidana atas nama Sunarti bisa diterbitkan juga. Alhamdulillah Pak agus bersedia membantu. Pukul 23.20 SKCK selesai langsung di foto dan dikirim ke mas arif yang masih standbay di KPUD, sambil menelfon pak Nani dan Pak Ulul untuk meluncur ke kepangadilan mengambil surat bebas pidana. Kami meluncur lagi ke KPUD tepat pukul 23.45 WIB, seluruh berkas bu Sunarti saya Upload di Silon, masih butuh proses convert dari Jpeg ke PDF, karena memang silon tidak menerima file Jpeg dan harus PDF. Proses Upload selesai pukul 23. 57. WIB dan tepat pukul  23.58 WIB data di silon bisa di Submit. Artinya kurang dari 2 detik dari jam yang di tentukan pukul 00.00 WIB silon di tutup.dan ketika silon ditutup maka seluruh caleg PPP di kab. Kediri tidak bisa didaftarkan sebagai peserta kontestasi di pemilu 2019. Proses di silon selesai.saya dan teman-teman menitikan air mata melihat proses ini. Dan Alhamdulillah atas kehendak Allah SWT  semua caleg bisa terselamatkan lewat aplikasi silon.

Permasalahan silon sudah selesai, tinggal vrifikasi berkas oleh KPUD, sekali lagi ternyata kekurangan berkas milik sunarti tidak hanya di SKCK dan pengadilan saja, berkas ijazah SLTAnya ternyata belum ada legalisirnya. Jret…

Legalisir Ijazah SLTA… permasalahan baru muncul…kemana mencari legalisir Ijazah? Pertanyaan yang menghinggapi kami semua, tidak ada cara lain kecuali mendatangi rumahnya bu SUnarti yang ada di Ds. Kedak Semen. Karena Hpnya sudah tidak bisa dihubungi, kami bagi tugas, Pak Nani, Mas Arif, Mas Munir mengawal proses Verifikasi yang laksanakan oleh tim KPUD, Saya Pak Taufik dan Mas Ulul sekali lagi melaju kencang meluncur ke kedak semen, setelah  proses hampir 2 Jam legalisir Ijazah milik bu Sunarti di dapat. Tepat pukul 03.00 WIB dini hari semua berkas terpenuhi, 

subhanallah kami semua sujud syukur, berpelukan, hal ini tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada kesigapan dari seorang pemimpin, dan tentu Kuasa Allah SWT. Menjadi penentu atas semua pemasalahan atas makhluknya.

Subhanallah. Pukul 04.00 Wib kami semua meninggalkan halaman KPUD Kabupaten Kediri, dengan perasaan haru dan bahagia. Akhirnya semua permasalah dapat selesai, dan semoga ini menjadi pertanda akan kebesaran PPP kedepan. Amin. Amin.amin *red*

RESPON CEPAT DAN TANGGAP DARI SANG PEMIMPIN (Bagian 2)

Kediri-  Adalah dapil 3 (Kandangan, Kepung, Puncu). Nama Mbah Jono (Sudjono) tentu tidak asing bagi keluarga besar PPP Kabupaten Kediri, Tokoh senior  yang usianya sudah sepuh, tetapi kalau ngomong semangat, kita patut malu kepada beliau. Aspal yang terjal  Kandangan – Kediri seakan menjadi makanan sehari-hari baginya diwaktu mulai proses pencalegkan samapai akhir masa perbaikan. Bahkan ikut begadang sampai subuh di KPUD Kab. Kediri.

Dapil 3 diawal proses pencalegan bisa dikatakan zonk, karena tidak ada satupun caleg yang bersedia mendaftar di dapil 3 ini sampai menjelang akhir pendaftaran. Melihat hal ini mbah jono sapaan akrab beliau, merasa gusar dan galau, dapil 3 yang pada pemilu-pemilu sebelumnya sebagai lumbung suara PPP, kok bisa di pemilu ini tidak ada satupun caleg yang bersedia mendaftar. Maka ditemani dengan pak H. Khoirul Umam yang juga senior partai, terus bergerilya, ada ultimatum menarik dari beliau seluruh ketua dan sekretaris PAC maupun PH yang berada di dapil 3 harus nyaleg titik,tidak boleh tidak.

Maka demikianlah, dengan respon cepat dan tanggap akhirnya dengan segala upaya beliau berdua mendatangi seluruh PAC dan PH untuk maju dalam kontestasi pemilu 2009. Alhamdulillah upayanya berasil, ketua PAC sendiko dawuh dengan ucapan beliau.  Dapil 3 yang sebelumnya tidak ada calon satupun akhirnya terpenuhi  dengan kuota  caleg.

Ternyata tidak hanya sampai disitu, Ibu Umi Koriyah yang nota bene berdomisili di dapil 2 ikut memberi kontribusi yang luar bisa, di akhir pendaftaran, Ada caleg perempuan potensial menhadap beliau menanyakan apakah dapil 3 masih ada slot caleg yang kosong? Setelah kordinasi dengan DPC maka sangat sayang kalau caleg ini harus lepas. Maka dengan berbagai pertimbangan yang matang maka di putuskan caleg ini harus masuk,  Alhamdulillah akhirnya ibu Khisna Azizah, M.I.Kom, ini masuk dalam slot caleg di dapil 3.

Tentu ini akan menjadi kekuatan yang besar khususnya di dapil 3, insyaallah akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kebesaran PPP di Wilayah Timur Kediri ini.

Dan nama-nama beliau akan terpatri dalam sejarah PPP Kabupaten Kediri *red* (bersambung ke bagian 3)

RESPON CEPAT DAN TANGGAP DARI SANG PEMIMPIN (bagian 1)

Kediri- Proses pemberkasan perbaikan caleg PPP Kabupaten Kediri, Alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik, berkat kekompakan dan kerja keras keluarga besar DPC PPP Kabupaten Kediri, Ternyata dibalik kesuksesan ini bukan tidak ada cerita, banyak hal yang terjadi pasca pendaftaran Daftar Caleg Sementara (DCS) tanggal 4 s.d 17 Juli 2018.  Caleg-caleg potensial yang sebelumnya menyatakan siap bergabung dengan PPP tiba-tiba menyatakan mundur dan mencabut berkasnya, katakanlah di Dapil 1, Dapil 3 dan dapil 4, dan itu terjadi di waktu injury time, suatu keputusan yang akan berdampak besar bagi kelangsungan pencalegan.

Melihat hal ini, Salah satu PH DPC PPP Kab. Kediri yang juga caleg dapil 4 Mas Ali Sadikin cepat tanggap, karena keputusan mundur ini ternyata mempengaruhi 30% kuota perempuan khususnya di dapil 4. Mas Ali Panggilan akrabnya langsung melobi kolega perempuannya mbak Imroatus Hasanah salah satu Dosen Tetap Non PNS IAIN Kediri untuk ikut bergabung didapil 4, Alhamdulillah beliau bersedia, proses pemberkasan dilaksanakan super cepat mulai dari surat PPS, surat Bebas Narkoba, Sehat Jasmani dan Rohani serta SKCK sampai surat dari pengadilan. Setelah semua pemberkasan selesai ternyata ada kendala dari sang caleg pengganti terutama di status pekerjaannya, yaitu Sebagai Dosen Tetap Non PNS, dan ternyata itu dilarang oleh UU Pemilu. Kejadian ini tentu sangat memukul, tapi sekali lagi Allah masih sayang sama kita, di hari yang sama pasca ditolaknya pencalegan mbak Imroatul Hasanah. Ada nama Niswatun Nadhifah salah satu caleh perempuan sebagai sang penyelamat di dapil 4. Proses pemberkasannyapun dilakukan dengan super cepat dan Alhamdulillah selesai di hari itu juga, sekali lagi Peran Mas Ali Sadikin patut dacungi jempol yang terus mengawal pemberkasannya sampai selesai.

Kehadiran mbak Niswatun Nadhifah ini disambut suka cita, selain wajahnya yang ayu, ternyata kehadinya sebagai caleg perempuan yang terdaftar di dapil 4 dan di waktu injury time patut diperhitungkan, karena dia tidak mau hanya sebagai caleg papan nama,  dia akan berjuang All out untuk meraih kursi di legislatif, dengan falsafah “ Dengan kerja keras, ikhtiar tiada henti, maka takdir Allah SWT akan menyertai usahanya”. Maka tentu bagi caleg lain di dapil 4 ini akan jadi blunder kalau mau menyepelekan sepak terjangnya.

Sekali lagi peran sang pemimpin ini harus kita apresiasi yang sebesar-besarnya semoga senantiasa dinaungi keberkahan. *red* (bersambung bagian 2)

Arif Priambodo pilih PPP sebagai kendaraan politiknya

KEDIRI- Nama Arif Priambodo tentu tidak asing bagi kaum pergerakan di kabupaten Kediri, khususnya di naungan NU, aktifis Ansor yang menjabat sebagai sekretaris Kaderisasi Ansor Kab Kediri yang juga pernah menjabat pengurus IPNU Wilayah Jawa Timur, Berbagai kegiatan ansor tidak lepas dari gagasan dan idenya, dan untuk mempertajam insting politiknya dengan mengucap bismillahi tawakaltu 'alallah dia mendaftar caleg DPRD kab. Kediri dapil 2 (Purwoasri, Kunjang, Plemahan, Badas dan Pare) dari PPP.

Dalam ranah politik dia terkenal piawai dalam memainkan peran, dibuktikan pernah menduduki kursi sekretaris DPC PPP  dan hari inipun namanya masih tercantum dalam struktur kepengurusan DPC PPP Kab. Kediri sebagai wakil Sekretaris masa khidmat 2016-2021.

" kader NU harus punya kepedulian yang tunggi terhadap politik, agar kedepan NU bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat" ujarnya dengan penuh semangat.

Arif Priambodo menargetkan paling nggak untuk wilayah plemahan, kunjang dan Badas dapat dia kuasai secara mayoritas 80% karena ibarat wilayah inilah tanah leluhurnya.

dan ini bukan hanya itung-itungan di atas kertas saja melainkan sudah menjadi gerakan dan itu akan terus bergerak sampai pada puncaknya  april 2019 nanti. *Red*